Skytain dan Kereta Gantung Jadi Opsi Untuk Hubungkan Jakarta dan Tangerang Selatan
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan moda transportasi alternatif seperti skytrain dan kereta gantung sebagai moda pengumpan (feeder) untuk mendukung jaringan transportasi massal dari wilayah Lebak Bulus hingga Tangerang Selatan.
"Memang ada rencana kita membuat seperti MRT, tapi sistemnya sedang kita evaluasi. Kita gunakan DED (Detail Engineering Design). Ada opsi kereta di atas seperti MRT, ada juga yang di bawah tanah semuanya tergantung pada ketersediaan lahan," jelas Suntana di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Ia juga menambahkan bahwa teknologi kereta gantung juga menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
Baca Juga: Menko Airlangga Apresiasi Kontribusi JCCI dalam Proyek MRT
"Termasuk ini ada teknologi yang baru pakai kayak kereta api gantung gitu. Seperti digantung gitu ya," tambhanym
Rencana pengembangan ini juga mencakup koridor penting lainnya di kawasan Jabodetabek, seperti rute dari Jonggol dan Bogor menuju Cibubur, serta jalur dari BSD ke Lebak Bulus.
Seluruhnya akan diintegrasikan dengan jaringan transportasi eksisting untuk menciptakan sistem yang terhubung dan efisien.
Namun demikian, Suntana menegaskan bahwa efisiensi biaya, ketersediaan lahan, serta dampak lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam memilih moda transportasi yang akan diterapkan.
Baca Juga: Kemenhub Temukan Masih Ada Sejumlah Kekurangan pada Integrasi Transportasi Dukuh Atas
Ia berharap pengembangan transportasi publik ini mampu menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan secara signifikan khususnya di Kota Jakarta khususnya.
“Yang penting efisien, biayanya tidak terlalu mahal, dan tidak merusak lingkungan. Kalau masyarakat sudah nyaman menggunakan kendaraan umum, kemacetan akan berkurang dan kualitas udara juga akan membaik,” tutupnya.
下一篇:SNPMB 2025, Cek Tata Cara Daftar SNBP Masih Dibuka Sampai 18 Februari
相关文章:
- Bursa Asia Menguat, Investor Sambut Baik Kesepakatan Baru China
- 400 Puskesmas di Daerah Terpencil Belum Punya Dokter Umum, Ini Kata Kemenkes
- Ironi dari Tempat
- Ini Pesan Teten Masduki untuk Menteri Koperasi dan UMKM Budi Arie
- Trump Kembali Desak Powell, Tuntut Pemangkasan Suku Bunga 1%
- Jadwal Ujian SKD dan SKB CPNS Kemenag 2024 Mulai Kapan? Cek Informasinya
- Studi: Orang dengan Banyak Lemak Perut Berpotensi Kena Alzheimer
- Seleksi Ketat, Ratusan Mahasiswa Bersaing untuk Menjadi Pelaut PIS lewat Program Beasiswa
- Bitcoin Cs Selangkah Lebih Dekat Masuk Cadangan Devisa Ukraina
- FOTO: RS Beijing Kewalahan Hadapi Pasien Penyakit Pernapasan Anak
相关推荐:
- Trump Sebut Lebih Baik Perang Daripada Senjata Nuklir Dikembangkan Iran
- Penumpang Mendadak Melahirkan Saat Pesawat Bersiap Lepas Landas
- FOTO: Perayaan Festival Monyet di Thailand
- Soal Masalah Biaya UKT, Mendikti Sainstek Pastikan Mahasiswa Bisa Lanjut Kuliah
- Kemenhub Lepas Keberangkatan Perjalanan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru 2024/2025
- Kapan Hari Guru Nasional 2024? Cek Jadwalnya di Sini
- PDIP Hormati Putusan PTUN Tolak Gugatan Hasil Pencalonan Gibran
- Penumpang Mendadak Melahirkan Saat Pesawat Bersiap Lepas Landas
- Gelar Diskusi dengan Pekerja Sritex, Wamenaker Immanuel Pastikan Tidak Ada PHK
- Momen Prabowo Ikut Baris Bersama Menteri di Retreat Magelang, Tanpa Bintang dan Pangkat
- 20 Jurusan Sepi Peminat di UGM, Bisa Jadi Peluang SNPMB 2025
- Mendiktisaintek Satryo Digeruduk Demo, Imbas Pegawai Ditjen Dikti Dipecat Sepihak
- Cek Penerima PIP Kemendikbud 2025 Isi NIK KTP, Hanya Siswa dengan Syarat Tertentu yang Berhak
- Dugaan Korupsi Formula E, PSI Kuak Tanda Tanya Besar
- Indonesia Butuh Rp123 Triliun Untuk Bangun Giant Sea Wall Jakarta
- Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil CPNS 2024, Dibuka Hari ini 5 Januari
- Cek Penerima PIP Kemendikbud 2025 Isi NIK KTP, Hanya Siswa dengan Syarat Tertentu yang Berhak
- Cek Rekening! Saldo Dana Cair, Ini Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025 Tahap 1
- Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP, PBNU: Kredibel atau Nggak?
- Catat, Ada 34 Menteri Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN, KPK Imbau Segera Melapor!