Rapat DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin: Minta Perempuan Bangsa Inklusif dan Melek Medsos
JAKARTA,quickq怎么付费 DISWAY.ID--Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar Rapat Koordinasi dengan jajaran Dewan Pembina, Dewan Pakar serta Dewan Kehormatan di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja pengurus.
BACA JUGA:Khusus Buat Perempuan dan Disabilitas, DANA Buka Peluang Bisnis Modal Nol Rupiah
BACA JUGA:Perjuangkan Pengusaha Perempuan, DANA Indonesia dan Ant International Gelar Kembali Program SisBerdaya dan Disberdaya
Hal ini lantaran telah melakukan berbagai agenda organisasi, meski baru beberapa bulan dilantik.
"Semangat pengurus DPP Perempuan Bangsa luar biasa, kegiatannya sudah cukup padat. Hal ini tentu sangat diapresiasi. Kekompakan dan kerjasama harus menjadi titik poindalam pelaksanaan roda organsasi DPP Perempuan Bangsa," ujar Rustini pada Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam hal ini, Rustini mengungkapkan bahwa perempuan Bangsa adalah organisasi non-profit.
Oleh sebab itu, berjalannya roda organisasi memerlukan kekompakan seluruh pengurus dan kader.
"Organisasi ini dinantikan kiprahnya untuk agama, bangsa dan negara," katanya.
BACA JUGA:Tangisan Bocah Buka Misteri Kematian, Mayat Perempuan Ditemukan di Koja
BACA JUGA:Vasektomi Syarat Bansos! Dedi Mulyadi Sebut Laki-Laki Gentle Harus Ikut KB, Jangan Bebankan Perempuan Melulu
Rustini juga mendorong Perempuan Bangsa untuk tampil menjadi organisasi inklusif. Ia juga meminta seluruh pengurus dan kader Perempuan Bangsa untuk mengoptimalkan media sosial.
"Dalam pelaksanaan agenda, Perempuan Bangsa dapat bekerjasama dengan berbagai organsasi perempuan dan bermitra dengan pihak lain. Dan hari ini adalah eranya media sosial.
"Semua orang sudah sangat melek teknologi. Media sosial perlu digerakkan melalui pelatihan. Jadi Perempuan Bangsa harus ambil bagian dalam hal ini," ungkapnya.
- 1
- 2
- »
下一篇:Wamendag Ungkap Sikap RI Hadapi Tantangan Perdagangan Global
相关文章:
- Terungkap Alasan Erma Diturunkan Jabatannya Usai Viral Video 'Pabrik Elit Bayar Lembur Syulit'
- Investor Waspada! BEI Pantau Gerak
- 7 Kebiasaan yang Picu Asam Urat 'Ngamuk', Bikin Sendi Nyeri Bukan Main
- Ekonom Prediksi PPN 12 Persen Bakal Berdampak Pada Penetapan UMP
- Fakta Pembunuhan Berantai di Bekasi dan Cianjur Dibeberkan Kepolisian, Racun Jadi Andalan Tersangka
- Investor Waspada! BEI Pantau Gerak
- KemenKPK Siapkan Strategi Atasi Angka Kelahiran yang Menurun
- Pemerintah Stop Impor Beras pada 2025, Ini Langkah Kementan Tingkatkan Produksi
- CGAS Bagi Dividen Rp4,7 Miliar, Genjot Ekspansi LNG di Riau dan Sumsel
- Cara Cek Link Live Skor PPPK 2024 Tahap 1, Peserta wajib Tahu!
相关推荐:
- Kondisi Terus Membaik, Kemenkeu Catat Ekonomi Wilayah DKI Jakarta Makin Menguat!
- Komarudin Watubun: Penetapan Hasto Jadi Tersangka Bukti PDIP Mau Diawut
- Harga Minyak Stabil, Pasar Tunggu Kepastian Keputusan OPEC
- Sebanyak 26 dari 180 Rekomendasi PSU Bawaslu Tak Ditindaklanjuti KPU
- Pengadilan Singapura Bebaskan Pekerja Migran Indonesia Daryati dari Hukuman Mati
- Seskab Teddy: Presiden Prabowo Saat Pleno Usulkan dan Dukung PNG Jadi Anggota ASEAN
- Lansia Sakit Jantung Batal Terbang, Kompensasi Maskapai Voucher Kopi
- PDIP Kaget Jokowi Masuk Daftar Tokoh Terkorup Dunia: Bukankah Sederhana Selalu Pakai Kemeja Putih?
- Saldo Dana PIP 2025 Kapan Cair? Ini Cara Pencairannya
- Investor Jangan Lewatkan! Emiten Boba King akan Sebar Dividen Tunai Rp5,7 Miliar
- PAN Sebut Nama Ganjar Pranowo Dan Erick Thohir Jadi Capres, PPP: Kita Hormati
- Dua Direktur PT Pool Advista Indonesia Diperiksa dalam Kasus Korupsi Asabri
- KPU Sebut Pemilih Muda Akan Mendominasi Pemilu 2024
- Bank Mandiri Raih ESG Rating AA dari MSCI Berkat Transformasi Hijau
- Lestarikan Lingkungan Hidup, Simak Komitmen KPI Hentikan Polusi Sampah Plastik
- Jokowi Imbau Seluruh BPBD Identifikasi Potensi Bencana Alam di Daerahnya Masing
- Huawei Hadirkan Xinghe Intelligent Fabric, Siap Kebut Ekosistem AI
- Moeldoko Dikecam Efek TWK KPK Tak Dilarikan ke Presiden: Nggak Paham Isu Pemberantasan Korupsi
- Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Tercoreng oleh Langkah Luhut
- Kemenhub Sebut 38% Bus Langgar Aturan, Dokumen Palsu hingga Klakson Telolet Dicopot