JAKARTA,quickq怎样永久免费 DISWAY.ID--Ketua Satgas PMI DPP PKB Nihayatul Wafiroh minta kepada pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. 

Menurut perempuan yang akrab disapa Ninik, harus ada jaminan PMI secara konkret di Arab Saudi. 

BACA JUGA:Optimalkan Devisa Ekspor dan Perkuat Stabilitas Ekonomi, BRI Dukung Regulasi Baru DHE SDA

BACA JUGA:Teken Aturan DHE, Prabowo Wajibkan Penempatan Devisa 100 Persen ke Bank Nasional

Ia menjelaskan sejarah oratorium PMI ke Arab Saudi dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran asal Indonesia.

"Kami di PKB meminta pemerintah untuk tidak gegabah mencabut moratorium PMI ke Arab. Dulu kita ingat betul moratorium itu dilakukan ya karena PMI kita banyak yang tidak terlindungi, kasus demi kasus menerpa mereka. Lha sekarang malah mau dibuka padahal solusinya belum jelas," jelas Ninik dikutip Sabtu, 22 Maret 2025.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendorong adanya perbaikan yang komprehensif sebelum membuka kembali penempatan PMI pada pemberi kerja perseorangan di Arab Saudi.

BACA JUGA:Kadin Respon Positif Kebijakan Pemerintah Menahan Devisa Hasil Ekspor, Tapi dengan Catatan...

BACA JUGA:Devisa Hasil Ekspor Resmi Naik, Prabowo: Itu Wajar dan Logis

Ninik menjelaskan bahwa penempatan PMI harus teta memprioritaskan aspek-aspek perlindungan dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

"Tentu perlindungan PMI itu yang utama. Bagaimana manajemennya di sana, apakah benar-benar sudah siap menerima PMI kita, bagaimana jika nanti ada persoalan, penyelesaiannya bagaimana, itu harus dipastikan dulu," ungkapnya.

Tak lupa, Ninik mengingatkan saat ini masih ada banyak kasus yang menimpa pekerja imigran asal Indonesia di Arab. Ada yang berupa perbudakan, kekerasan seksual, hingga ancaman hukuman mati.

"Masalah-masalah PMI kita sekarang ini masih banyak. Perbudakan masih ada, kekerasan seksual dan fisik masih terjadi, ada juga yang terancam hukuman mati. Padahal sekarang moratorium lho, saya nggak kebayang kalau moretorium dibuka sebelum clear dulu perlindungannya," ungkapnya.

"Jadi jangan hanya karena PMI bisa menyumbang devisa besar terus ujug-ujug mau buka moratorium. Atau jangan juga hanya karena iming-iming lowongan kerja yang banyak di sana lantas kita terlena. Ingat ya, devisa itu nggak sebanding dengan nyawa dan keselamatan PMI," tuturnya.

• 1
• 2
• »

• ·FOTO: Pernak
• ·Pengamanan KTT ASEAN di Labuan Baik, Polri Turunkan 2611 Personel
• ·VIDEO: Berbuka dengan Kurma ala Rasulullah SAW
• ·萨凡纳艺术与设计学院学费和住宿费是多少？
• ·Dokter Bagikan Tips Aman Gunakan Tester Makeup di Mal
• ·Doa Setelah Tarawih dan Witir, Lengkap dengan Latin dan Artinya
• ·Kandungan Minyak Makan Merah yang Pabriknya Baru Diresmikan Jokowi
• ·15 Makanan yang Merusak Ginjal, Kendalikan Porsinya
• ·Dukung Usaha Berbasis Riset, Wamendiktisaintek Sambangi Peternakan Domba di Jonggol
• ·米兰理工大学是一个怎样的存在？
• ·意大利音乐留学申请条件及流程详解
• ·Bacaleg DPR RI Belum Ada yang Mendaftar, KPU: Parpol Tingkat Nasional Masih Lengkapi Persyaratan
• ·Meski Ketua KPK Baru Sudah Dilantik, Pimpinan Lama Masih Bertugas hingga 20 Desember
• ·Hebat! Melalui JakLingko, Pemprov DKI Jakarta Kembali Torehkan Prestasi Internasional
• ·KPU Pastikan Tahapan Pendaftaran Caleg Secara Digital
• ·Ditanya Soal Isu Pasangan Prabowo