Abraham Sridjaja Bela Bahlil dari Serangan Hoaks Berbasis AI terkait Isu Raja Ampat
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja, angkat suara menanggapi maraknya serangan terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang belakangan disudutkan lewat narasi fitnah hingga penyebaran gambar-gambar palsu berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI).
Menurut Abraham, serangan ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk teror digital yang berbahaya dan bertujuan menggagalkan kebijakan yang sejatinya berpihak pada rakyat kecil.
"Pak Bahlil sedang mengembalikan tambang kepada rakyat. Tapi karena langkah itu mengganggu kepentingan besar, muncul serangan yang tidak masuk akal, termasuk lewat hoaks dan manipulasi visual. Ini bukan kebebasan berekspresi, ini disinformasi yang terencana,” ujar Abraham dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2025).
Menurut Abraham, keputusan Bahlil untuk mencabut sejumlah izin usaha tambang yang mangkrak dan mengalokasikannya kepada koperasi serta UMKM adalah kebijakan yang tepat dan berpihak kepada konstitusi.
Ia menyebut langkah itu sebagai koreksi terhadap sistem lama yang hanya memberi ruang bagi segelintir korporasi besar.
"Sumber daya alam seharusnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya konglomerat yang itu-itu saja,” tegas Abraham.
Namun, keberanian tersebut, menurutnya, justru memicu kegelisahan kelompok-kelompok tertentu yang merasa kehilangan akses dan dominasi. Mereka kemudian menggunakan berbagai cara, termasuk membangun opini lewat konten manipulatif.
"Kita lihat sendiri sekarang, bagaimana akun-akun buzzer menyebar foto-foto yang dibuat AI, seolah-olah itu nyata. Padahal isinya fitnah. Tujuannya jelas: menggiring opini agar publik meragukan kebijakan Pemerintah,” kata legislator Komisi I itu.
Abraham juga meluruskan isu soal pemberian izin tambang di wilayah Raja Ampat yang belakangan ramai dikaitkan dengan Bahlil. Ia menegaskan bahwa izin tersebut tidak dikeluarkan oleh Bahlil, melainkan oleh menteri sebelumnya, dan saat ini justru sedang dihentikan dan dievaluasi.
"Fakta ini sering diabaikan. Justru Menteri Bahlil yang menghentikan proses itu karena ingin semua sesuai aturan dan berkeadilan. Tapi yang disebar ke publik malah cerita sebaliknya,” jelasnya.
Fraksi Partai Golkar, kata Abraham, menyatakan dukungan penuh terhadap Menteri Bahlil. Ia menegaskan bahwa partainya konsisten mendukung kebijakan-kebijakan yang mendistribusikan ekonomi secara merata dan melindungi pelaku UMKM.
"Apa yang dilakukan Pak Bahlil adalah perwujudan keberpihakan negara. Kami di Golkar tidak akan tinggal diam ketika ada menteri yang bekerja untuk rakyat tapi malah dijadikan sasaran fitnah murahan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, sebagai Anggota DPR-RI Komisi 1, Abraham menyerukan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Komdigi bertindak tegas terhadap penyebaran konten palsu berbasis AI yang menyudutkan tokoh-tokoh publik. Ia menilai fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
"Jika ruang digital dibiarkan dipenuhi hoaks dan rekayasa, maka rakyat akan kehilangan pegangan pada fakta. Ini bahaya. Demokrasi kita bisa digulingkan bukan lewat kudeta fisik, tapi lewat manipulasi informasi,” pungkasnya.
Dukungan ini senada dengan pernyataan Ketua DPP Golkar Sarmuji, yang sebelumnya juga menyebut bahwa kebijakan Kementerian ESDM di bawah Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada ekonomi rakyat kecil dan perlu dijaga dari serangan kepentingan sempit.
下一篇:Biar Mabrur, Jemaah Haji Diminta Punya Solidaritas Bersama
相关文章:
- Pendemo: Hingga saat Ini Kasus Bansos Covid
- Saking Ramainya Lalu Lintas Perdagangan, Pelabuhan di Uighur China Terapkan Operasi Bea Cukai 24 Jam
- Penjualan Mobil Listrik Bulan Mei, Trendnya Naik Seara YoY
- Elnusa Petrofin Hijaukan Jalur Distribusi Energi dengan Menanam 9.292 Pohon
- Namanya Juga BuzzeRp Tentu Saja Kerjanya Tidaklah Gratis
- 欧洲设计学院排名如何?
- OJK Belum Atur Backdoor Listing, Tapi Awasi Ketat Transaksinya!
- Cuka Apel Makin Populer, Ini 5 Manfaatnya Menurut Sains
- Kejaksaan Agung Gencar Usut Kasus Korupsi, Lembaga Survei Jangan Giring Opini Publik
- Panji Gumilang Diduga Lakukan Korupsi dan Penggelapan Selain TPPU, Polri: Berdasarkan LHA dari PPATK
相关推荐:
- Jelang Pemilu 2024, Wamenag Minta Ormas Agama Jaga Persatuan dan Kesatuan
- FOTO: Cita Rasa Kelezatan Masakan Rendang yang Mendunia
- Mario Teguh dan Istri Bakal Dipanggil Polisi, Usai Periksa 4 Saksi
- Busana Melania Trump saat Pelantikan Dirancang Desainer Lokal
- Bareskrim Polri Kembali Selidiki Kasus Indosurya, Ini Pidana yang Diusut
- FOTO: Cita Rasa Kelezatan Masakan Rendang yang Mendunia
- Penjelasan Kereta Tidak Bisa Mengerem Mendadak, Ada Risiko Jika Terobos Perlintasan
- Fatal, Pesawat Maskapai Pakistan Mendarat di Landasan Pacu yang Salah
- TNI Pastikan Foto Diduga Pilot Susi Air Pegang Bintang Kejora Hoaks
- Emiten Rumah Sakit Mayapada (SRAJ) Dirikan Entitas Usaha Baru, Ini Tujuannya
- Tinggal Menghitung Hari, Formula E Jakarta Disebut Tanda Kebangkitan Indonesia!
- Alamak! Megawati Digugat Rp40 Miliar oleh Mantan Anak Buahnya
- Sinyal Bahaya buat KPK, Penyidik Saja Bisa Dipengaruhi Azis Syamsuddin
- Ngaku Masih Banyak PR, Fadil Imran Nggak Tertarik Mengisi Kursi Anies Baswedan di DKI 1
- Sinyal Bahaya buat KPK, Penyidik Saja Bisa Dipengaruhi Azis Syamsuddin
- IHSG Terkoreksi 0,16% pada Awal Perdagangan 11 Juni 2025
- Jangan Cemas! Nih 10 PTN yang Buka Jalur Mandiri Pakai Nilai UTBK 2025, Camaba Bisa Coba Daftar
- PAM JAYA Imbau Pelanggan Lunasi Tagihan Air Sebelum Mudik Lebaran 2025
- Nama Pengganti Azis Sudah Ada di Kantong Airlangga
- Proposal Perdamaian Ditolak, Dua Perusahaan Ini Akhirnya Dinyatakan Pailit