JAKARTA,quickq免费下载 DISWAY.ID--Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara pada Senin, 20 Januari 2025.

Sakti mengungkapkan arahan Prabowo terkait temuan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, kata Sakti, Prabowo memerintahkan agar kasus ini diselidiki secara hukum hingga tuntas.

BACA JUGA:Soal Pagar Laut, Menteri KKP Tegaskan Tak Boleh Ada Sertifikat Hak di Atas Laut: Itu Ilegal!

BACA JUGA:DPR RI Bakal Panggil Menteri KKP Imbas Polemik Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang

“Tadi arahan bapak presiden , selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pagar laut tersebut terindikasi dibangun untuk mencegah abrasi dan mengakibatkan sedimentasi yang dapat membentuk daratan. 

Berdasarkan temuan awal, luas daratan baru ini diperkirakan mencapai 30 ribu hektar. Namun, pembangunannya dilakukan tanpa izin KKPRL, yang merupakan syarat utama untuk pemanfaatan ruang laut.

BACA JUGA:Menteri Nusron Akui Pagar Laut Tangerang Punya HGB, PP Muhammadiyah: Harus Segera Dicabut!

BACA JUGA:Menteri KKP dan TNI AL Bertemu, Siap Bongkar Pagar Laut Tangerang Rabu Besok

Dia memastikan pembongkaran pagar laut di Tangerang tetap dilaksanakan. Tim akan turun langsung pada Rabu 22 Januari 2025.

"Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KSAL. Tadi sudah rapat dengan KSAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau," jelas dia

Dia juga mendapat informasi bahwa pembuatan pagar laut dilakukan Persatuan Nelayan Pantura. Namun, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

“Tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ucapnya.

• ·300 Brand Kecantikan Meriahkan Jakarta x Beauty 2023 di JCC
• ·Soal Kasus Denny Siregar Hina Santri, Polisi Bocorkan Progresnya
• ·Ekonom Bank Mandiri: Akselerasi Ekonomi 2025 Butuh Penguatan Sinergi Fiskal & Moneter
• ·FOTO: Mencicipi Hidangan Mewah Prancis dengan All You Can Eat
• ·FOTO: Pesona Sudut Kota Tua Jeddah Tak Usang Dimakan Waktu
• ·Selain Emas, Ini 5 Alternatif Instrumen Investasi yang Menjanjikan Versi Upbit
• ·Bawaslu Minta KPU Tidak Gegabah Tentukan DPT
• ·Demokrat Tak Lagi Jagokan AHY di Pilgub DKI Jakarta, Ternyata Ini Alasannya!
• ·GP Ansor Tolak Wacana Polri Digabung ke TNI, Singgung Amanah Reformasi 1998
• ·Ratusan Umat Budha Rayakan Waisak di Vihara Siddharta Tangsel: Semoga Virus Hilang
• ·Polisi Angkat Bicara Terkait Pembubaran Simpatisan FPI: Kegiatannya Tidak Dilarang, yang Dilarang...
• ·Teman Dekat, Menjadi Alasan Korban Percaya Si Kembar
• ·Kapan Pengumuman PPG Guru Tertentu 2025? Cek Informasinya dan Persiapkan diri
• ·Dugaan Penundaan Laporan Kasus Pencabulan Anak di Tangsel, Kompolnas Klarifikasi ke Polda Metro Jaya
• ·Pengadilan Novel Baswedan: Sandiwara dengan Mutu Rendah
• ·Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Harap TPS Ramah Disabilitas