Mahfud MD Tegaskan Presiden Jokowi Tidak Pernah Minta Maaf ke PKI
JAKARTA,quickq加速器苹果版 DISWAY.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tegaskan Presiden Jokowi tidak pernah minta maaf ke PKI.
Menurut Mahfud, Presiden Jokowi hanya mengakui adanya pelanggaran HAM di masa lalu dan bukan meminta maaf ke Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Sekarang kalau saya di daerah, Pak, kenapa PKI dimaafkan? Ndak ada, kenapa presiden minta maaf ke PKI? Ndak ada, itu hoax," tegas Mahfud dalam Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
Mahfud menjelaskan, Jokowi hanya mengakui telah terjadi 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.
BACA JUGA:Denny Indrayana Terancam Berurusan Dengan Kepolisian, Mahfud MD: Usut Dugaan Bocornya Informasi Sistem Pileg 2024
BACA JUGA:Mario Dandy Terancam Penambahan Hukuman 15 Tahun Penjara Atas Pengaduan AG
Menurut Mahfud, pengakuan ini bukan berarti Kepala Negara meminta maaf kepada PKI.
Mahfud juga mengatakan jika Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI.
"Yang dinyatakan oleh presiden itu, presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena Wasior dan Wamena semula jadi satu sekarang dipisah, presiden menyesal telah terjadi itu, kenapa? Loh kan tidak bisa nolak presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM, bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu semua terjadi," katanya.
BACA JUGA:Kritikan Anies Baswedan Disambut Menteri PUPR
BACA JUGA:Bukti Digital Pencabulan Mario Dandy ke Anak AG Dikantongi Kepolisian, Rekam Saat Berbuat?
Mahfud menambahkan, memang ada pihak yang memberikan masukan agar Jokowi meminta maaf kepada PKI, namun, Mahfud dengan tegas menolak usulan tersebut.
"Memang ada yang memberi konsep minta maaf. Enggak, enggak bisa saya bilang. Enggak ada minta maaf," tegas Mahfud.
下一篇:Krakatau Steel Serahkan Bantuan 189 Hewan Kurban Senilai Rp2 Miliar
相关文章:
- Pertemuan AHY dan Surya Paloh di DPP Demokrat, Deklarasi Koalisi Perubahan Jadi Isu Utama
- Klaim 98,4 Persen Bansos DKI Tepat Sasaran, Anies Minta Info Ini Diberitakan
- 18 Pasien Corona di RS Darurat Boleh Pulang
- Rumah Subsidi Dibangun Bertingkat? Ini Gagasan Baru Maruarar Sirait
- Pengakuan Linda ke Pabrik Sabu Bersama Teddy Minahasa Tak Ditanggapi Polri: Tanya Saja Sama Bu Linda
- Berikan Penawaran yang Comprehensive dan Fair, AS Apresiasi Langkah Indonesia
- 10 Kota Wisata di Dunia dengan Internet Paling Kencang
- Perdana! Emiten Boy Thohir (ADMR) Bakal Kucurkan Dividen Rp1,9 Triliun
- Berniat Gugat Soal Calon Anggota BPK, Yusril Ihza Mahendra Surati Puan
- Perkuat Teknologi dan SDM, PLN Enjiniring Jalin Kolaborasi Global dengan EPPEI
相关推荐:
- Kebijakan Bikin Rakyat Susah, PDIP Minta Anies Baswedan Hentikan Langkah
- Tipu Tjahjo Kumolo, Pengangguran Ini Diringkus Polisi
- Bertambah Lagi, Orang Positif Corona di Jakarta Hampir...
- Cara Menggunakan Air Cucian Beras untuk Tanaman Tumbuh Subur
- DPR : Pembangunan Lapas Bukan Solusi Atasi Permasalahan !
- Perkuat Teknologi dan SDM, PLN Enjiniring Jalin Kolaborasi Global dengan EPPEI
- Kasus Corona di Jabar: Positif Menurun, tapi Sebarannya Meluas
- Pemerintah Batalkan Diskon Listrik 50%, Bahlil: Tanya Kepada yang Mengumumkan
- Konflik Makin Memanas, Luhut Dilaporkan ke Komnas HAM, Astaga!
- Seleksi Masuk Sekolah Rakyat Diperketat, 5000 Calon Siswa Lolos Administrasi
- Societe Generale Luncurkan Stablecoin Dolar, Jadi Bank Besar Pertama Masuk Market Kripto
- ACT Tersandung Masalah yang Nggak Main
- Pembantaian MU 7
- Kemenhub Sebut 38% Bus Langgar Aturan, Dokumen Palsu hingga Klakson Telolet Dicopot
- Menurut Pengamat, Ini Hukuman yang Menanti Polisi Pembanting Pendemo
- Kemenhub Sebut 38% Bus Langgar Aturan, Dokumen Palsu hingga Klakson Telolet Dicopot
- 15 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Sudah Teridentifikasi
- Alasan Menkumham Tolak KLB Deli Serdang Terungkap, Demokrat Beberkan Alasannya
- KPU Akui Tidak Bisa Jangkau Parpol Yang Sosialisasi Luar Aturan
- Penuh Haru! Warga Eks Pasar Gembrong Menangis dan Peluk Anies Baswedan