Insentif dan Bankability Jadi Tantangan Pelaksanaan RUPTL 2025–2034

Pemerintah menetapkan porsi signifikan bagi sektor swasta dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dari total tambahan kapasitas sebesar 69,5 Giga Watt (GW) yang direncanakan, sekitar 73% akan dibangun dan dikelola oleh swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha, namun IPP menekankan bahwa realisasi strategi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, terutama dalam hal skema pengembalian investasi yang adil (fair return) dan peningkatan kelayakan pendanaan proyek (bankability).

Tantangan juga datang dari pembangkit listrik berbasis energi fosil yang masih lebih kompetitif secara biaya karena mendapat subsidi.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, menyampaikan bahwa dari total kapasitas baru tersebut, 61% atau sekitar 42,6 GW ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).

Baca Juga: PLN Gaspol Jalankan RUPTL Paling Hijau Sepanjang Sejarah, 76% Energi Terbarukan

“Ini langkah ambisius dan positif, tapi perlu akselerasi dengan dukungan skema fair return yang adil dan wajar. Saat ini, listrik dari energi fosil seperti PLTU masih lebih kompetitif secara biaya (LCOE) karena disubsidi pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi EBT yang belum mendapat perlakuan insentif serupa,” ujar Yudistian dalam gelaran International Conference of Infrastructure (ICI) di Jakarta, Rabu (11/6).

Direktur Utama PT Alamtri Power, Dharma Djojonegoro, menekankan pentingnya pengembangan EBT tidak hanya untuk sektor ketenagalistrikan, tetapi juga untuk elektrifikasi sektor transportasi dan lainnya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa aspek bankability menjadi kunci utama bagi keterlibatan swasta.

“Proyek EBT harus menjamin kelayakan investasi: ada kepastian pendapatan, risiko yang terkendali, serta insentif yang mendukung,” tegasnya.

Baca Juga: Bahlil Sebut Telah Tandatangani RUPTL Baru, Porsi EBT Capai 60%

Senada dengan itu, Presiden Direktur Medco Power Indonesia, Eka Satria, menjelaskan target ambisius pemerintah membuka peluang besar di dalam akselerasi EBT perlu didukung oleh kesiapan teknis dan dukungan kebijakan agar sektor swasta bisa mengeksekusi.

Lebih lanjut, Yudistian Yunis dari Geo Dipa menegaskan kesiapan perusahaannya untuk mendukung RUPTL 2025–2034, khususnya dalam pengembangan panas bumi.

“Sebagai BUMN panas bumi, kami berkomitmen untuk membangun hingga 1 GW dalam 10 tahun ke depan. Pipeline proyek kami sudah tertata, dan kami percaya bisa mengeksekusinya. Kami berharap birokrasi dan perizinan bisa semakin mendukung agar proyek berjalan lebih lancar,” pungkasnya.