JAKARTA,quickq官方软件ios DISWAY.ID --Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberi masukan terhadap rancangan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang 2025.

Salah satunya terkait jadwal akhir penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan.

“Dalam hal KPU merencanakan untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, disarankan agar Jadwal akhir Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan semula tanggal 20 September 2025, dapat dimajukan,” ungkap Bagja saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 4 Desember 2024.

BACA JUGA:Kemnaker Resmikan Aturan UMP 2025, Ini Formula yang Dipakai

BACA JUGA:Lukman Mahfudz Dukung Sutopo Kristanto: Calon Wakil Ketua Umum PII yang Punya Visi Besar dan Kepemimpinan Inovatif

Hemat Bagja, perlu dialokasikan rentang waktu yang cukup antara waktu penyusunan Peraturan KPU untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan waktu pelaksanaan untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

Tujuannya agar peraturan tersebut dapat disosialisasikan secara optimal kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat.

Bagja juga memberikan masukan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf e yang berbunyi, pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara. 

Bagja mengusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Kecamatan diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan diusulkan agar nomenklatur Panitia Pengawas Lapangan diubah menjadi panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa.

BACA JUGA:Indonesia Darurat Narkoba, Menkopolkam Budi Gunawan: Indonesia Jadi Target Pasar

BACA JUGA:Universitas Esa Unggul Gelar Seminar dan Talkshow The Art of Confidence

Selain itu, Bagja juga menyoroti nomenklatur judul Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025.

Dia mengusulkan agar kata 'ulang' direposisi terakhir setelah frasa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

Sebab menurutnya, hal ini mengikuti bunyi yang telah tertuang di dalam undang-undang.

• 1
• 2
• »

• ·Tingkatkan Produktifitas Masyarakat Pengepul Barang Bekas, UTA’45 Jakarta Sumbang Alat Press Kaleng
• ·Catat Ya Tanggal Merah April 2025, Pekan Ini Ada Long Weekend Lagi
• ·Sudah Dipenjara 15 Tahun, Aset Setnov Masih 'Diintai' KPK
• ·Menteri PPPA Desak Hukuman Berat untuk Dokter Pelaku Kekerasan Seksual
• ·Catatan Imparsial: 3 Tahun Terakhir Pelanggaran Beragama Turun, Apresiasi Peran Polri
• ·Studi Sarankan Masak Nasi dengan Benar agar Terhindar dari Kanker
• ·Terhalang Durasi, KPU Larang Panelis Berikan Pertanyaan Saat Debat Capres
• ·Bupati Purbalingga Diduga Terima Duit Haram Rp500 Juta
• ·FOTO: Memanjakan Anabul Saat Libur Natal dan Tahun Baru
• ·Sampah di Kota Depok Sudah Overload
• ·Air Kelapa Bisa Sembuhkan Keracunan? Ini Faktanya
• ·Jika Ada Leasing Eksekusi Sembarangan, APPI Bakal Tindak Tegas
• ·10 Prodi di Unnes dengan Daya Tampung Terbanyak untuk SNBP 2025, Bisa Jadi Referensi Camaba!
• ·Saling Tunjukan Kekompakan, Para Capres Lakukan 'Tos' dengan Cawapresnya
• ·Pelatih Bulu Tangkis ini Dibekuk karena Kasus Pencabulan Anak
• ·Belum Dapat Izin Dirikan TPS LN, KPU Akan Gunakan Pos Untuk Pemungutan Suara di Hong Kong dan Macau