Trump Dikabarkan Perketat Syarat Pengiriman Komoditas Strategis ke China

Amerika Serikat (AS) dilaporkan kembali bermanuver untuk mengekang pertumbuhan ekonomi  hingga Industri dari China. Washington dikabarkan telah memerintahkan sejumlah besar perusahaan untuk menghentikan pengiriman barang menuju negara tersebut tanpa izin ekspor dari AS.

Dilansir dari Reuters, Jumat (30/5), Rezim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump disebut tengah berusaha membatasi akses terhadap produk penting bagi sektor-sektor utama, termasuk perangkat lunak desain semikonduktor, bahan kimia seperti butana dan etana, peralatan mesin, dan peralatan penerbangan.

Baca Juga: Ketegangan China–Taiwan Memanas, Saling Tuduh Soal Serangan Siber

Dalam melakukan hal tersebut, salah satu manuver yang dilakukan mencakup pencabutan izin ekspor yang telah diberikan sebelumnya kepada sejumlah pemasok. Beberapa perusahaan teknologi dan industri besar bahkan mengaku telah menerima surat pemberitahuan soal itu dari Departemen Perdagangan AS.

“Dalam beberapa kasus, kami telah menangguhkan lisensi ekspor yang ada atau menetapkan persyaratan tambahan selama proses tinjauan berlangsung,” kata Juru Bicara Departemen Perdagangan AS.

Fokus utama dari pembatasan ini tampaknya menyasar industri semikonduktor, di mana perusahaan yang memasok perangkat lunak otomatisasi desain elektronik kini diwajibkan memiliki lisensi baru untuk melakukan pengiriman ke China. Langkah ini tidak serta-merta merupakan larangan penuh, melainkan ekspor akan ditinjau kasus per kasus.

Kebijakan ini juga berdampak pada sektor kimia dan manufaktur peralatan, termasuk perusahaan yang memproduksi bahan baku penting seperti butana dan etana, serta alat berat untuk produksi presisi tinggi.

Hingga kini, belum ada kejelasan apakah pembatasan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan daya tawar baru dalam negosiasi dagang dengan China.

Baca Juga: Jalur Kereta Internasional Vietnam-China Beroperasi Lagi

Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai kebijakan ini. Namun, sejumlah analis menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia.