PDIP berencana akan memberikan pendampingan hukum atas perkara yang menimpa kadernya yang juga Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6/2018).
Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).
