Pemprov Jabar: 272 Siswa Nakal Telah Dikirim ke Barak Militer
JAKARTA,quickq是什么软件 DISWAY.ID-- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Siska Gerfianti mengungkapkan data terkini jumlah siswa yang telah dikirim ke barak militer.
"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, dan 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," ujar Siska pada Medai Talk KemenPPPA di Jakarta, disampaikan secara daring, Kamis, 8 Mei 2025.
BACA JUGA:Motivasi Dedi Mulyadi Bentuk Program Barak Militer: Banyak Anak Tak Bisa Ditangani Sekolah dan Orang Tua
BACA JUGA:Efektifkah Kirim Anak ke Barak Militer untuk Latih Kedisiplinan? Ini Penjelasan Kemenkes
Pelaksanaan program angkatan pertama ini akan dilaksanakan di Dapo Pendidikan Atletik Bela Negara Rindam III Siliwangi selama satu bulan penuh.
"(Pelatihan) dilakukan selama durasi 30 hari kalender. Terdiri dari 2 hari masa orientasi dan kemudian pendidikan level dasar selama 14 hari, dan level lanjutan selama 14 hari berikutnya, dengan lebel sesuai kebutuhan perkembangan capaian kompetensi perilaku peserta," paparnya.
Demikian itu, ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar latihan militer. "Jadi ini latihan berdasarkan kesemaptaan, tapi juga untuk bela negara. Hasil kegiatannya kami harapkan yang ini dicapai oleh pendidikan karakter."
Diharapkan setelah menjalani pelatihan di barak, terbentuk karakter dari para peserta tersebut menjadi jujur, bertanggung jawab, dan patuh pada aturan.
BACA JUGA:Definisi Kenakalan Remaja Dijelaskan Kemenkes, Sesuai Kriteria Siswa yang Dikirim Dedi Mulyadi ke Barak Militer?
BACA JUGA:KPAD Sebut Program Wamil Dedi Mulyadi Perlu Kajian Mendalam
Di samping itu, Siska juga memastikan bahwa peserta didik yang dikirim ke barak militer sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua masing-masing.
"Memang sudah mendapatkan persetujuan (dari orangtua)," ujarnya.
"Kami ingin mengatur bagaimana anak-anak di Jawa Barat ini menemukan sikap dan karakter yang baik," kata dia.
Adapun siswa yang menjadi sasaran program adalah mereka yang terindikasi melakukan tindakan interdisipliner level berat.
下一篇:Penjualan Mobil Terburuk, Perusahaan Pembiayaan Ogah Kasih Pinjaman karena Utang Rumah Tangga Macet
相关文章:
- Rektor Unud Bakal Temui Langsung Pangdam Ajukan Bahas Kerja Sama dengan Kodam IX/Udayana
- Hore! Nggak Jadi 'Gatot Kedua', Anies Jelaskan Situasi di Pelaminan Kaesang
- 2025英国大学艺术类排名
- IDF 2025 Jadi Tonggak Penting APJII Dorong Ekosistem Digital
- Sinyal Bahaya buat KPK, Penyidik Saja Bisa Dipengaruhi Azis Syamsuddin
- Dokter Ini Makan 56 Butir Telur Seminggu, Alasannya Mengejutkan
- Polres Metro Jakarta Barat Ungkap Penggelapan 15 Ton Beras Premium
- Polres Metro Jakarta Barat Ungkap Penggelapan 15 Ton Beras Premium
- Nominal Dana PIP 2025 Masih Sama, Ini Cara Mudah Cek NISN dan Status Penerima
- Sebut Anies Berkelas, Sindiran Helmi Felis Bikin Kena Mental: Kalau Heru Budi?
相关推荐:
- Gak Tanggung, PSI Sebut Program Sumur Resapan Anies Mirip Septic Tank!
- Pilot Asal Jepang Lagi
- 4 Lokasi Perayaan Cap Go Meh di Jakarta dan Sekitarnya
- Ditangkap di Filipina, DPO Kasus Judi Online W88 Tiba di Bandara Soetta
- Bobrok Kemenkeu Terungkap, 13 Ribu Pegawai Belum Lapor Harta Kekayaan
- MTI Usul Ojek di Jakarta Berpelat Kuning, Begini Ceritanya
- 4 Lokasi Perayaan Cap Go Meh di Jakarta dan Sekitarnya
- Persija Dikalahkan PSM Makassar, Carlos Pena: Saya Kecewa
- Terkuak! Ini Panggilan Khusus Habib Rizieq oleh Tahanan Bareskrim
- Jelang Nataru 2024, Stok Beras 1,9 Juta Ton Aman
- Kemenperin Optimis RI Akan Mampu Jadi Pusat Produksi Alat Kesehatan Global
- Prabowo: TNI Selalu Dituduh Mau Jadi Diktator
- Ruang Udara Indonesia Makin Diakui Internasional
- Anies Baswedan Luar Biasa, Bela Orang yang Nongkrong di BNI City
- Borneo Nusantara Kapital Putuskan Tempuh Jalur Hukum Terkait Sengketa Saham Zebra Nusantara
- Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Manado Bertambah Jadi 5 Orang
- Bakal Turunkan Premi, Skema Co
- BUMN Tak Kunjung Berikan Sponsor, Rocky Gerung: Jangan sampai Elektabilitas Anies Tiba
- Menkeu Masih Pelajari Soal Putusan MK yang Wajibkan Pemerintah Gratiskan Biaya SD
- Pakar Hukum: Polisi yang Banting Mahasiswa Harus Dipidana