JAKARTA,quickq手机版官网 DISWAY.ID- Aksi para purnawirawan TNI yang membacakan 8 tuntutan, termasuk seruan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, memicu perhatian publik. 

Tuntutan tersebut menyoroti ketidakpuasan terhadap arah politik nasional dan dinilai sebagai sinyal adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Satelit Kemenhan, Salah Satunya Purnawirawan TNI

BACA JUGA:Tiru KDM, Pemkab Tangerang Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI-Polri

Akademisi Ubedilah Badrun turut menanggapi fenomena ini. Ia menegaskan bahwa, usulan atau aspirasi para purnawiran jendral itu bukan persoalan sederhana. 

"Tapi menunjukan ada problem politik yang sangat serius di Negeri ini," katanya dalam diskusi Formappi yang bertajuk mamakzulkan Gibran tinjauan konstitusi dan politik,"Jumat 9 Mei 2025.

Menurut Ubedilah, hal ini diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh militer penting dalam gerakan tersebut. 

BACA JUGA:TNI Rawan Kena Campur Tangan Politik atau Supremasi Sipil? Ini Kata Pengamat

"Tingkat keseriusan itu sebenarnya terbaca dari orang-orang yang ada di dalam komunitas di situ. Ada mantan panglima di situ, ada, mantan denjen kopasus, ada mantan komandan maritim dan lain-lain. Yang dulunya adalah orang strategis dan punya jaringan. Jadi ini adalah tanda adanya problem politik yang sangat serius," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa akar permasalahan dalam pemerintahan saat ini adalah adanya cacat bawaan.

"Sebetulnya pemerintahan ini memang ada problem. Karena ada cacat bawaan. Jadi, mengapa poin kedua ini juga penting. Mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun misalnya danantara atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai ekpetasinya ingin mendapatkan investasi yang banyak tapi kemudian gagal, tidak sesuai dengan target," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap penyebab mendasar dari kegagalan itu adalah krisis kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. 

"Ini ada ketidakpercayaan dari dunia internasional dari pemerinthan ini. Karna tadi faktornya ada cacat bawaan. Apa cacat bawaanya, yaitu proses manipulasi konstitusi. Proses apa yang disebut secara teori itu yang dilakukan sebelum pemilu dan itu masuk katagori ada nepotisme di situ," tegasnya.

• ·FOTO: Gegap Gempita Sukacita Dunia Rayakan Epifani
• ·Dikira Sampah, Karya Seni Ini Dibuang Staf Museum
• ·Berbeda dengan Pria, Studi Temukan Alasan Wanita Berselingkuh
• ·Ahok Terima Gelar Simbol Keberagaman dari Budayawan Yogyakarta
• ·Harga Turun Rp12 Ribu, Emas Antam pada Akhir Mei 2025 Dijual Rp1.888.000 per Gram
• ·6 Rahasia agar Tampil Lebih Menawan, Dijamin Si Dia Langsung Melirik
• ·Tidak Semua Kredit Macet UMKM Dapat Penghapusan Utang, Menteri UMKM ungkap Kriterianya
• ·Bertemu PM Lao PDR Siphandone, Presiden Prabowo Bahas Upaya Peningkatan Sektor Perdagangan
• ·7 Ide Menu Sarapan Sehat untuk Penderita Kolesterol
• ·Menteri UMKM Optimis Penyaluran KUR Akan Berkualitas dan Tepat Sasaran
• ·10 Makanan Tinggi Kalium Selain Pisang, Makan Enak Tubuh Sehat
• ·Pramugari Ungkap Bulan Termurah dalam Setahun untuk Beli Tiket Pesawat
• ·20 Maskapai Budget Paling Aman di Dunia untuk 2024, Tak Ada dari RI
• ·Kemenhub Klaim Telah Realisasikan Target PNBP sebesar Rp 10,173 Triliun
• ·Erick Thohir Gandeng Amazon Web Service, Perkuat Proses Manajemen di Berbagai BUMN
• ·Rasio Kepemilikan Mobil Orang Indonesia Masih Tergolong Rendah