时间:2025-05-24 16:56:28 来源:网络整理 编辑:热点
JAKARTA, DISWAY.ID --Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi melaporkan ada 400 yan quickq苹果怎么下载
JAKARTA,quickq苹果怎么下载 DISWAY.ID --Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi melaporkan ada 400 yang masuk ke kanal pengaduan 'Lapor Mas Wapres' sejak dibuka pada 11 November 2024 lalu.
Dari jumlah tersebut, ada 75 laporan yang telah diselesaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Baru berapa minggu ini? Dari 400 sudah 75-an (laporan) yang selesai," kata Hasan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
BACA JUGA:Sejarah Hari Anak Sedunia 2024 dan Maknanya, Diperingati Setiap 20 November
BACA JUGA:Jokowi Dukung RK-Suswono, PDIP Ingatkan Kompetisi Secara Sehat
Hasan merinci laporan tersebut terdiri dari beragam isu.
Diantaranya soal sengketa tanah hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan satu tahun, dua tahun belum bisa diselesaikan, karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden," lanjut Hasan.
Ia menambahkan bahwa seluruh aduan akan ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh kementerian dan lembaga terkait, meskipun proses penyelesaian membutuhkan waktu.
“Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap, langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
BACA JUGA:PPG Termasuk Guru Agama Antre Hingga 50 Tahun, Ini Solusi Menag dan Mendikdasmen
BACA JUGA:Dalami Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang, KPK Periksa Eks Anggota DPRD Kota Semarang
Kemudian ada juga warga yang mengadu karena dikeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu karena warga tersebut sudah pindah alamat.
"Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS, dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir," tukasnya.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Ketua DPD Gerindra Malut2025-05-24 16:31
Ibu Kota Pindah, Aset Negara di Jakarta Dilirik Asing2025-05-24 16:15
Luar Biasa, Humas Pegadaian Raih Penghargaan Kartini Sahabat Humas Indonesia2025-05-24 15:24
Korea Selatan Resmi Larang Makan Daging Anjing Mulai 20272025-05-24 15:09
Adian Geram Sikap Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Periksa Hasto Kristiyanto Layaknya Teroris2025-05-24 15:00
2025工业设计专业国外大学排名2025-05-24 14:59
2025年世界动画大学排名榜单!2025-05-24 14:58
Kemenpar Tingkatkan Kapasitas SMD Bidang Pelayanan Publik dan Informasi2025-05-24 14:52
Intip Rumah Baru Ganjar Pranowo di Sleman, Dikunjungi Mahfud MD saat Open House Lebaran2025-05-24 14:21
BNSP Dorong Tenaga Kerja Kantongi Sertifikasi Kompetensi2025-05-24 14:11
Harga dan Cara Beli Tiket Kebun Binatang Ragunan 20232025-05-24 16:41
Jadi Kaum Rebahan Sejak Muda, Hati2025-05-24 16:36
2025qs世界大学艺术设计排名榜单!2025-05-24 16:20
Langkah Kemenpar Perangi Praktik Pungli di Destinasi Wisata2025-05-24 16:20
Di Tengah Ekonomi Lesu, ESG Justru Naik Daun: Digitalisasi Jadi Katalis2025-05-24 16:18
Panglima TNI dan Kapolri Bakal Sikat Korporasi Pembakar Hutan2025-05-24 16:06
2025风景园林专业全球大学排名2025-05-24 16:03
Uji Coba di Bandara IKN, Menhub Budi Karya: Mendarat dengan Lancar dan Selamat 2025-05-24 15:58
Harga Bitcoin Dipukul Trump, Melemah hingga US$107.0002025-05-24 15:48
Perkuat Silaturahmi, PNM Tebar Kebaikan dengan Berbagi Hewan Kurban2025-05-24 14:44