Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap negara yang dinilainya gagal memenuhi kebutuhan dasar jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Ia menilai selama lebih dari 15 tahun, negara membiarkan pelanggaran hukum terjadi secara sistematis tanpa solusi konkret bagi para pengemudi.

Adian menegaskan bahwa regulasi transportasi daring harus segera disusun guna menghentikan pelanggaran hukum yang telah berlangsung lama.

“Regulasi tuh penting, harus segera dibuat karena kita sudah melanggar hukum bersama-sama selama sekian tahun,” ujar Adian, dalam Forum Legislasi bertajuk “Efisiensi RUU Transportasi Online” yang dikutip Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Driver Ojol Butuh Solusi Nyata, Bukan Janji! DPR Desak Audit Potongan Aplikator

Menurutnya, negara tidak dapat terus memuji kontribusi sektor transportasi daring tanpa mengakui fakta bahwa sebagian besar mitra pengemudi hanya menuntut pendapatan layak untuk menghidupi keluarganya.

“Apa sih yang dituntut oleh driver online? Gak seperti yang dituntut pejabat bos. Mereka tidak minta rumah baru, tidak minta fasilitas mobil, yang mereka minta sederhana. Tolong pastikan kami dapat pendapatan agar anak-anak kami bisa sekolah seperti mimpi anak-anak kalian,” ungkap Adian.

Adian menyebut tuntutan para driver sangat manusiawi, namun hingga kini negara tidak menunjukkan keberpihakan nyata. Ia juga menyoroti sistem pembagian potongan pendapatan yang dinilai tidak transparan, khususnya soal dana 5 persen yang diklaim sebagaitunjangan kesejahteraan.

Baca Juga: Ekosistem Ojol Rumit, Menhub Serukan Aturan yang Hati-Hati

“Mereka bilang kita buat ambulans, ambulans mana? Memang di jalan ada tuh ambulans gojek? Saya cari tahu, oh enggak itu CSR mereka... Jadi itu juga bukan untungan buat driver ojol itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah agar segera menyusun undang-undang yang berpihak kepada para pengemudi, bukan terus menunda dengan alasan evaluasi.

“Jadi, tolong jangan ditunda-tunda lagi... Mau nggak kita perbaiki ini? Mau. Kalau mau perbaiki, segera buat undang-undangnya,” tutup Adian.

• ·Pastikan Nataru Aman dan Lancar, Kemenhub Gandeng TNI untuk Keamanan dan Ketertiban
• ·BMKG: Sebagian Besar Wilayah Jakarta Diprediksikan Cerah Berawan
• ·Intip Warung Makan Tradisional Terbaik di Indonesia versi Taste Atlas
• ·BMKG: Sebagian Besar Wilayah Jakarta Diprediksikan Cerah Berawan
• ·9 Area Paling Kotor di Dapur dan Cara Tepat Membersihkannya
• ·5 Manfaat Tak Terduga Minum Teh Serai Setiap Hari
• ·FOTO: Gurin Asin Sedikit Manis Garam Kusamba Bali
• ·Kemenhub Wacanakan Bus Gratis ke Puncak saat Libur Nataru
• ·Cegah Berat Badan Naik saat Libur Tahun Baru dengan 7 Cara Ini
• ·Gundam Raksasa Siap Beraksi di Osaka Expo 2025
• ·Polri Gelar Apel Konsolidasi Operasi Ramadniya 2017
• ·Refocusing Anggaran Kemensos, Gus Ipul : Memperkecil Operasional, Memperkuat Program Pro Rakyat
• ·Pria Rusia Naik Pesawat ke AS Tanpa Tiket, Paspor, dan Visa, Kok Bisa?
• ·Tren Wisatawan Indonesia Tahun Depan, Marak Liburan ke Luar Negeri
• ·KPK Bakal Klarifikasi Kesaksian Yulianis ke Adnan Pandu
• ·Mau Kuliah di UNS? 9 Prodi Baru Dibuka, Cek Daya Tampung 2025 Sekarang!