Begini Mekanisme LPSK Berikan Perlindungan, Kubu Prabowo Telah Memenuhi?
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku tak bisa sembarangan dalam memberikan perlindungan saksi dan ahli berkenaan dengan perkara pemilu di Mahkamah konstitusi (MK). Komunikasi dengan MK diperlukan sebelum memberikan perlindungan saksi dan ahli tersebut.
"Kami enggak bisa langsung memberikan perlindungan karena ranahnya bukan ranah pidana," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).
Hasto mengatakan, LPSK baru berniat melakukan komunikasi dengan MK terkait hal tersebut. Dia mengatakan, hal itu diperlukan jika ingin memenuhi permintaan perlindungan saksi dan ahli yang dimaksud.
Baca Juga: LPSK Ragu Lindungi Saksi Kubu Prabowo Karena...
Hasto mengatakan, ada dua cara bagi para saksi dan ahli yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK berkaitan dengan sengketa pemilu. Dia mengungkapkan, salah satu mekanismenya jika MK misalnya memberikan perlindungan tapi bekerja sama dengan LPSK.
Hasto melanjutkan, mekanisme lainnya, yakni kalau MK meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan ahli yang diajukan. Hasto mengatakanm saat ini LPSK tengah menunggu komunikasi dengan MK berkaitan dengan masalah tersebut.
"Nah itu baru kami bisa putuskan apakah memberikan perlindungan atau tidak," ucapnya.
Sebelumnya, permintaan perlindungan saksi dan ahli diminta oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) kepada MK. Permohonan itu diajukan karena ada kekhawatiran akan adanya intervensi dari calon presiden (capres) pejawat. BW berpendapat, petahana mempunyai potensi menggunakan seluruh sumber dayanya.
Baca Juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Sambangi LPSK, Ada Apa?
Alasan lain yang menjadi pertimbangan dimintanya peindungan saksi oleh BW menyusul adanya potensi proses pemeriksaan di MK tidak bisa seluas-luasnya memberi akses keadilan. Permintaan itu dikemukaan BW setelah sidang pendahuluan sengketa pemilu di MK.
"Kalau permohonan dari pengacara pasangan calon langsung, ya kami belum bisa berikan perlindungan karena itu bukan ranah kami," kata Hasto.
(责任编辑:休闲)
- Waswas Kolera, Mauritius Larang Penumpang Kapal Pesiar Turun
- FOTO: Thailand Manfaatkan Ular Piton Jadi Alternatif Sumber Protein
- Datangi Istana, Grace Natalie Akui Diberi Tugas oleh Presiden Jokowi
- Ketua KPU Sebut PPP Tak Lolos Parlemen, Mardiono: Dia Bukan Tuhan
- Berapa Biaya Perpanjangan Paspor Terbaru 2024?
- Kemenparekraf Buka Suara soal Kontroversi Penutupan TN Komodo
- Matahari Dikabarkan Bakal Tutup 8 Outlet, APINDO: Sinyal Serius Tekanan Sektor Ritel
- The Strong Minor Project Hadirkan Pembicara Pembicara Mufti Menk
- Media Asing Soroti Momen Sunyi Senyap Bali Kala Nyepi
- Venesia Raup Rp42,7 M dari Pajak Turis, Bali Dapat Berapa?
- Ray Dalio Diisukan Batal Masuk Dewan Penasihat Danantara
- Studi Temukan Durasi Bercinta yang Ideal agar Memuaskan
- Spanyol Segera Hapus Penerbangan Jarak Pendek, Diganti Jalur Kereta
- Ekosistem Medis Menyeluruh Mayapada Hospital di Pocari Sweat Run 2024
- Turis Tuntut Google Gegara Diarahkan GMaps Lewat Sarang Penjahat
- PHE Catat Pertumbuhan Eksplorasi 37% Tiga Tahun Terakhir, Temukan Cadangan Terbesar dalam 15 Tahun
- Ahmad Sahroni Serta Nayunda Nabila Dihadirkan Jaksa KPK di Sidang SYL Hari Ini
- Perbedaan Tapera dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan Dibeberkan Kemnaker
- Bareskrim Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus TPPO WNI di Myanmar
- FOTO: Uji Nyali Naik Ayunan Tertinggi di Eropa