Pemerintah membuktikan komitmen penuh Indonesia dalam aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan penyelesaian Initial Memorandum (IM) dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu .

IM sendiri merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

Baca Juga: Menteri PPPA Dorong Pengurangan Praktik Perkawinan Anak

Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.

Dan Menko Airlangga selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD akan mewakili Pemerintah Indonesia sampaikan IM secara resmi kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann.

Penyerahan dilakukan Menko Airlangga dalam kunjungan kerja di Paris, Prancis, pada tanggal 2 - 5 Juni 2025 untuk menghadiri rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2025.

“Penyelesaian IM yang hanya satu tahun ini adalah upaya bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga penanggung jawab bidang. Jadi perlu kita apresiasi betul kerja keras ini. Tapi 4maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (3/6).

Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Menko Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen ASEAN. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

Halaman:

• 1
• 2